Sejarah Lahirnya Orde Baru Di Indonesia

Sejarah Lahirnya Orde Baru Di Indonesia

Sejarah. Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.

Orde baru adalah masa untuk mengembalikan Pancasila serta juga UUD sebagai pedoman bangsa indonesia, Didalam sejarah lahirnya orde baru dengan melihat tiga point yakni :

• Latar belakang lahirnya orde baru,
• Perkembangan orde baru
• Kebijakan orde baru.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

 

Sejarah Lahirnya Orde Baru serta juga Perkembangan Orde baru

Setelah G3OS/PKI itu berhasil ditumpas serta berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kearah PKI ( Partai Komunis Indonesia), kemudian Akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa PKI ( Partai Komunis Indonesia) merupakan dalang dari gerakang ini, PKI ( Partai Komunis Indonesia) ialah yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan tersebut pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI ( Partai Komunis Indonesia) yang diikuti dengan berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan juga organisasi massanya (ormasnya) serta juga tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan cara diadili.

Panglima Kostrad atau Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat ialah sebagai Menteri, Panglima Angkatan Darat melakukan suatu tindakan pembersihan terhadap adanya unsur-unsur PKI serta ormasnya.

 

 

Latar belakang dari lahirnya Orde baru tersebut juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri atas berbagai unsur seperti :

Dukungan dari berbagai Kalangan antara lain ialah :

• Berbagai Partai politik,
• Berbagai Organisasi massa
• Perorangan,
• Berbagai Pemuda,
• Berbagai mahasiswa,
• Berbagai pelajar,
• Berbagai kaum wanita

Dari kalangan-kalangan ini bersama-sama kemudian mendirikan satu kesatuan aksi didalam bentuk Front Pancasila untuk dapat menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila itu menduga bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa itu serta Front Pancasila juga menuntut untuk dapat dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat didalam gerakan tersebut . Dengan Berbagai Aksi yang datang yang mempunyai Satu tujuan menentang G30S/PKI atau juga Gerakan pada 30 September tahun 1965 itu di antaranya ialah Kesatuan :

• KAMI (Aksi Mahasiswa Indonesia),
• KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia),
• KAPPI ( Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia).
• KASI ( Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dan lain sebagainya.

Dari bermacam kalangan yang menjadi kesatuan yang tergabung didalam Front Pancasila itu kemudian lebih dikenal dengan “Angkatan 66”. Mereka yang tergabung didalam Front Pancasila tersebut mengadakan demonstrasi diberbagai tempat. Front Pancasila tersebutmelanjutkan aksinya pada Gedung Sekretariat Negara di Tanggal 8 Januari tahun 1966 dengan mengajukan suatu penyataan bahwa suatu kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau juga dibenarkan, Lalu Pergerakan Front Pancasila tersebut Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yaitu di tanggal 12 Januri tahun 1966 untuk mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang isinya ialah sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

• Pembubaran PKI dan juga organisasi massanya
• Pembersihan Kabinet-kabinet Dwikora
• Penurunan pada harga-harga barang.

Di tanggal 15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah tempat daerah bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu yakni Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency (CIA) yang lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.

Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat senang disebabkan karena masih banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet baru dikenal dengan”Seratus Menteri”.

Di saat pelantikan Kabinet tersebut berbagai kalangan ikut hadir seperti ialah mahasiswa, pelajar, serta juga pemuda mengisi jalan yang tujuan menuju ke arah Istana Merdeka, Aksi itu terjadi di tanggal 24 Februani tahun 1966, Gerakan-Gerakan dari Berbagai kalangan ditahan oleh Pasukan Cakrabirawa dan menyebabakan timbulnya bentrokan dari kedua belah pihak , didalam peristiwa tersebut akhirnya merenggut nyawa seorang mahasiswa Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang meningal didalam peristiwa tersebut.
Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Proses Lahirnya Orde baru Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret tahun 1966 Supersemar) Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu serta juga keadaan tersebut sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia tersebut kemudian dilanda instabilitas politik akibat dari ketidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil didalam perstiwa tersebut oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno serta juga terpecah belahnya berbagai partai politik yang menjadi sebuah kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden serta juga kontra terhadap adanya kebijakan presiden atau juga yang mendukung presiden serta juga yang menentang presiden, situasi tersebut kemudian semakin membahayakan persatuan bangsa indonesia.

Melihat dari situasi konflik antara pendukung Orde Lama dan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR kemudian berpendapat bahwa situasi konflik tersebut harus segera diselesaikan dengan secara konstisional. Di tanggal 3 Februari tahun 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi serta juga memorandum yang berisikan anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera supaya diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. di tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan didalam Pemerintahannya itu.

Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan didalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS didalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 tersebut mencabut kekuasaan pemerintahan negara serta juga Presiden Soekarno mengangkat Soeharto ialah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS tersebut ,

situasi konflik yang merupakan sebagai sumber instabilitas politik tersebut telah berakhir dengan secara konstitusional meskipun situasi konflik tersebut dapat tanggulangi namun tetapi kristalisasi orde baru tersebut belum selesai . Untuk menjadikan indonesia kembali dengan normal dilakukan dengan berbagai cara yang baik serta wajar sehingga mampu untuk dapat mempercepat serta mendorong pembangunan, hal tersebutlah yang pertama kali dilakukan didalam bidang politik untuk berlandaskan kepada Pancasila UUD 1945.

Setelahnya bergantinya kekuasaan itu maka muncullah babak baru didalam sejarah orde baru. Pada dasarnya , Orde Baru adalah suatu tatanan didalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa serta juga negara yang diletakkan ialah sebagai mana mestinya didalam edeologi negara yakni Pancasila serta kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk dapat perbaikan-perbaikan terhadap suatu penyelewengan yang telah terjadi di masa lampau serta membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan cara menumbuhkan kembali, pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, dan juga mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan didalam tuntunan yang dikenal ialah sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura).

Pada dasarnya tuntutan tersebut mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat yang mendalam untuk dapat melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi didalam kehidupan dalam situasi yang kongkret.

Usaha dalam penataan kembali kehidupan politik tersebut dimulai di awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran tersebut bertujuan untuk dapat menumbuhkan hak-hak demokrasi serta juga mencerminkan kekuatan – kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat.

Komposisi anggota DPR tersebut terdiri dari wakil-wakil partai politik serta golongan karya. Tahap selanjutnya ialah penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan serta juga kekaryaan dengan cara Pengelompokkan suatu partai politik serta golongan karya. Usaha tersebut dimulai di tahun 1970 dengan mengadakan suatu serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai politik tersebut.

Lahirlah 3 kelompok di DPR

Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri serta juga partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, dan juga Murba.
Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri serta partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 serta juga Perti.
Sedangkan kelompok organisasi profesi ialah seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani serta juga nelayan organisasi seniman dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok Golongan Karya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil mengembalikan kondisi politik bangsa Indonesia yang kemudian mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan didalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh Republik Indonesia yang dapat dikatakan berskala Nasional. Didalam Pembangunan berskala Nasional tersebut yang diharuskan terealisasinya di zaman orde baru dengan melalui Pembangunan Dalam waktu yang cukup lama atau panjang serta juga pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek tersebut dirancang dengan melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Tiap-tiap pelita tersebut mempunyai misi pembangunan dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk memberikan arah didalam usaha untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR sudah menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sejak 1973. GBHN adalah suatu pola umum pembangunan nasional dengan berbagai rangkaian program.

GBHN tersebut direncanakan didalam pembangunan 5 tahun (Repelita) yang berisikan program-program konkret yang akan dilaksanakan didalam kurun waktu 5 tahun. dalam Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk melakukan Pembangunan yang berskala nasional yang dimulai sejak di 1969. Pembangunan itu tidak terlepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut ini Trilogi pembangunan.

Trilogi Pembangunan

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III yang isinya sebagai berikut.

Pelita III didalam pemerintahan Orde baru terdiri dari Delapan Jalur Pemerataan yakni:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama suatu rakyat yaitu kebutuhan pangan, sandang serta juga kebutuhan tempat tinggal atau juga perumahan
Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan.
Pemerataan pembagian dalam pendapatan.
Pemerataan dalam kesempatan kerja.
Pemerataan dalam kesempatan berusaha.
Pemerataan dalam kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap suatu generasi-generasi bangsa yaitu generasi muda serta generasi kaum wanita.
Pemerataan dalam penyebaran pembangunan di seluruh wilayah di tanah air.
Pemerataan dalam kesempatan memperoleh keadilan.

Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

1.Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk suatu Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan ialah untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan Utara. Dwikora tersebut langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora itu mempunyai tugas ialah membantu rakyat dan juga memerangi neokolonialisme serta neoimperialisme. tetapi, gerakan tersebut belum berhasil terlaksana, disebabkan karena bangsa Indonesia itu dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI.

Peristiwa G3OS/PKI tersebut menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia itu tertuju dalam penyelesaian masalah dalam negeri.pada saat pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto ialah sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan melalui kembali dijalin.

Normalisasi suatu hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai supaya dengan ditandatanganinya Jakarta di tanggal 11 Agustus tahun1966. Hal tersebut dilanjutkan dengan penempatan suatu perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

2. Kembalinya menjadi anggota PBB
selama masa kekuasaan Presiden Soekarno tersebut, Indonesia menyatakan untuk keluar dari keanggotanan PBB akibat dari terpilihnya Malaysia ialah sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia tersebut adalah negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia kemudian mengancam akan keluar apabila PBB tetap mencalonkan Malaysia untuk menjadi anggota dewan Keamanan.

Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali Soeharto, Indonesia kemudian menyatakan kembali menjadi anggota PBB serta juga melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh PBB yakni di tanggal 28 september tahun 1966.

3. Pendirian ASEAN
Negara Indonesia tersebut perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dengan secara regional ataupun dengan global dengan melalui Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya dari didirikannya ASEAN adalah untuk dapat membendung paham komunis. serta hubungan kerja sama yang dijalin antar negara daro anggota ASEAN hampir merambah kearah sektor ekonomi, politik, sosial serta juga budaya.

4. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia
Wilayah timor timur adalah koloni portugas sejak diabad ke 16 tetapi jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis .

di tahun 1975 terjadi suatu kekacauan yangmana tidak jelasnya pemerintahan tersebut untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Timor timur sebagaian masyakarat timor-timur tersebut menginginkan bergabung dengan indonesia serta para partai politik di Timor-timur oleh sebab itu Timor-timor dengan secara resmi bergabung di republik indonesia di bulan juli tahun 1976 di masa pemerintahan presiden soeharto tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju dengan hal tersebut yaitu fretilin yang terus-menerus memperjuangkan hak-haknya.

Dan pada saaat presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia merasa bahwa Timor-timur tersebut merupakan duri didalam daging yang memberikan 2(dua) pilihan yakni bersatu atau berpisah. Dengan digelarnya suatu ajak pendapat. pada akhirnya Timor-timur tersebut resmi keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia serta membentuk sendiri negara dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau juga Timor timur.

Kronologis lahirnya orde baru

30 September 1965: Terjadinya pemberontakan G30S PKI
11 Maret 1966: Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
12 Maret 1966: Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
22 Februari 1967: Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
7 Maret 1967: Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu
12 Maret 1967: Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.

Peristiwa-Pristiwa Lahirnya Orde Baru
1. Aksi-Aksi Mahasiswa

Pada Sidang paripurna cabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutanpenyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda(KAPPI),dan pelajar(KAPI). Kemudian muncul pula KABI(buruh),KASI(Sarjana),KAWI (Wanita),dan KAGI(guru). Pada tanggal 26 OKtober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT PANCASILA.

Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat(TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi :

1. Bubarkan PKI
2. Retool Kabinet DWIKORA
3. Turunkan Harga/Perbaikan Ekonomi

2. Kabinet Dwikora yang diSempurnakan
Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istan mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI. Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negri yang di pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.

3. Surat Perintah 11 Maret 1966
pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir JendralAmirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.
Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

4. Penyerahan Kekuasan
Pada tanggal 20 February 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada kamis pukul 19.30 bertempat di istana Negara dengan di saksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Ir.Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada jendral Soeharto.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, secara lagal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto yang kemudian di sebut Orde Baru pun mulai menjalankan pemerintahannya.

Ciri pokok orde baru:

1. Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai
2. Tindak korupsi merajalela
3. Tidak ada kebebasan berpendapat
4. Pancila terkesan menjadi ideologi tertutup
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat
6. Ikut sertanya militer dalam pemerintahan
7. Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin
8. Kebijakan pada masa orde baru
9. Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966
10. Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan
11. Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran
12. Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana
13. Adanya gerakan memerangi butahuruf
14. Dilakukannya swasembada pangan
15. Munculnya gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh
16. Dibukanya kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia

Sejarah Orde Baru Terlengkap – Di kesempatan ini GuruPendidikan akan membahas mengenai Point-Point Orde Baru , Sejarah lahirnya orde baru adalah sebuah kebangkitan dari bangsa indonesia. Orde baru adlaah suatu proses peralihan dari orde lama ke orde baru, pada peralihan itu terdapat banyak sekali yang melatar belakangi lahirnya orde baru tersebut, didalam lahirnya orde baru itu terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan didalam perkembangannya dan kebijakan-kebijakan didalam orde baru.

Sejarah Masa Orde Baru Terlengkap

Sejarah Masa Orde Baru Terlengkap - Kebijakan pada Masa Orde Baru, dan Perkembangan pada Orde Baru| Sejarah lahirnya orde baru merupakan sebuah kebangkitan bangsa NKRI. Orde baru merupakan peralihan Dari golongan orde baru ke orde lama, didalam peralihan tersebut banyak prinsip melatar belakangi lahirnya baru, didalam lahirnya orde terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan dalam perkembangan orde baru serta kebijakan-kebijakan dalam orde baru dimana semua hal tersebut telah menjadi sejarah kebangkitan bangsa NKRI, Orde baru merupakan masa untuk mengembalikan Pancasila dan UUD sebagai tatanan bangsa NKRI.

Latar Belakang Lahirnya Ord Baru

Setelah G3OS / PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti principle berhasil dikumpulkan Menujukan kepada Partai Komunis state (PKI ), Akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa Partai Komunis state (PKI) melupakan dalang daring gerakang ini, Partai Komunis state (PKI) principle melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan ini pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI principle diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya (ormasnya) dan tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan diadili. Panglima Kostrad / Pangkopkamtib city manager Jenderal Soeharto principle diangkat sebagai Menteri! Panglima Angkatan Darat melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya

Latar belakang lahirnya Orde baru juga dipelopori Masyarakat luas principle terdiri Dari Persian berbagai unsur seperti

Dukungan Dari Berbagai Golongan Kalangan Seperti :

Berbagai Partai politik,
Berbagai Organisasi massa
Perorangan,
Berbagai Pemuda,
Berbagai mahasiswa,
Berbagai pelajar,
Berbagai kaum wanita



Berbagai kalangan-kalangan ini bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila menduga bahwa PKI adalah dalang Dari Persian semua ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka principle terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi principle datang principle menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan thirty Sept 1965 itu di antaranya:

Aksi Mahasiswa state (KAMI),
Kesatuan Aksi Pelajar state (KAPI),
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar state (KAPPI).
Kesatuan Aksi Sarjana state (KASI) dan lain-lain.

Berbagai kalangan principle menjadi sebuah kesatuan principle tergabung dalam Fron Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan sixty six. Mereka principle tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di berbagai tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan sixty six melanjutkan aksinya diGedung Sekretariat Negara Pada Tanggal eight Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau dibenarkan Lalu Pergerakan Front Pancasila Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yakni twelve Januri 1966 untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) principle isinya sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu:
Pembubaran PKI beserta organisasi massanya
Pembersihan Kabinet Dwikora
Penurunan harga-harga barang.

Pada tanggal fifteen Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dalam sebuah tempat di bogor tepatnya di istana Bogor principle di hadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden Republik state yaitu Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan para mahasiswa itu didalangi oleh United States intelligence agency (Central Intelligence Agency) principle lembaga ini bertempat di negara Amerika tepatnya Amrika serikat. Presiden Republik state Ir. Soekarno menyatakan perombakan kabinetnya yakni pada tanggal twenty one Februari tetapi itu tak ADA perubahan principle membuat hati rakyat senang dikarenakan masih banyak anggota kabinetnya berada dalam G30S/PKI, Kabinet baru tersebut atau dikenal dengan sebutan Seratus Menteri.

Pada saat pelantikan Kabinet berbagai kalangan hadir seperti mahasiswa, pelajar, dan pemuda mengisi jalan principle tujuan jalan tersebut menuju ke Istana Merdeka, Aksi tersebut terjadi Pada tanggal twenty four Februani 1966, Gerakan-Gerakan Berbagai kalangan ditahan Pasukan yaitu Pasukan Cakrabirawa principle menyebabakan timbulanya bentrokan Dari Persian kedua belah pihak yakni Pasukan Cakrabirawa dengan Demonstran, dalam peristiwa itu merenggut nyawa seorang mahasiswa principle bernaung di Universitas state yakni Arief Rahman principle gugur dalam bentrokan tersebut.

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah eleven Maret 1966 Supersemar Dengan Surat perintah eleven Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan principle serba tidak menentu dan keadaan ini sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik state dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya keputusan keputusan principle diambil dalam perstiwa itu oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno dan terpecah belahnya berbagai partai politik menjadi sebuah kelompok-kelompok principle saling bersiteru antara professional terhadap presiden dan kontra terhadap kebijakan presiden atau principle mendukung presiden dan principle menentang presiden, situasi ini semkian membahayakan persatuan bangsa state. Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstisional. Pada tanggal three Februari 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi dan memo principle berisi anjuran kepada Ketua commission Kabinet Ampera agar diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal twenty Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan dalam Pemerintahannya. Penyerahan kekuasaan dan Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik state. Dengan adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik principle merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional Sekalipun situasi konflik itu dapat tanggulangi tetapi kristalisasi orde baru belum selesai . Untuk menjadikan state kembali traditional dilakukan berbagai cara principle baik dan wajar sehingga mampu mempercepat dan mendorong pembangunan, hal ini principle pertama kali dilakukan dalam bidang politik untuk berlandaskan Pancasila UUD 1945. Telah bergantinya kekuasaan atau kekuasaan Dari Persian Soekarno ke Soeharto Sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan state itu maka muncullah babak baru dalam sejarah orde baru. Pada hakikatnya , Orde Baru merupakan tatanan dalam kehidupan rakyat state ,bangsa dan negara principle diletakkan sebagai mana mestinya dalam edeologi negara yaitu Pancasila dan kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan principle telah terjadi pada Chad lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa state dengan menumbuhkan kembali, mempercepat pembangunan-pembangunan bangsa state, serta mengembalikan bangsa state ke jalan principle lurus principle terselewengkan dengan tuntunan principle dikenal sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat principle mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi principle kongkret.

Jawaban dan tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut:

Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret principle membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/ 1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
Pelarangan faham dan ajaran Komunisme / Marxisme-Lenimisme di state dengan faucet MPRS No. XXV / MPRS /1966.
Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan faucet MPRS No. XX!MPRS/1966

Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan – kekuatan principle ADA di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dan wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan dan kekaryaan dengan cara Pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai-partai politik.

Lahirlah tiga kelompok di DPR

Kelompok Demokrasi Pembangunan principle terdiri dan partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, serta Murba.
Kelompok Persatuan Pembangunan principle terdiri dan partai-partai letter of the alphabet, Partai Muslimin state, Ps11 dan Perti.
Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani dan nelayan organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.


Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa {indonesia|Indonesia|Republic of state|Dutch East Indies|country|state|land} principle kini mengambil langkah selanjutnya principle dilaksanakan dalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh kawasan Republik Indonesia principle atau dapat dikatakan berskala Nasional. Dalam Pembangunan berskala Nasional principle diharuskan terealisasi pada monkeypod orde baru melalui Pembangunan Dalam waktu principle lama atau panjang dan pembangunan principle singkat atau dalam jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa state. Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973. Pada dasarnya GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian berbagai program. GBHN direncanakan dalam pembangunan Lima tahun (Repelita) principle berisi program-program konkret principle Kwa dilaksanakan dalam kurun waktu Lima tahun. Pelaksanaan Repelita principle bertujuan untuk Pembangunan principle berskala nasional atau diseluruh wilayah Republik state principle dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan tersebut tidak arthropod genus dalam Trilogi Pembangunan, berikut Trilogi pembangunan.

Trilogi Pembangunan

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya principle menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pertumbuhan ekonomi principle cukup tinggi.
Stabilitas Nasional principle sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi principle cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak Kwa bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di state, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III principle isinya sebagai berikut.

Pelita III dalam pemerintahan Orde baru terdiri atas Delapan Jalur Pemerataan yaitu:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat yakni kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Pemerataan pembagian pendapatan.
Pemerataan kesempatan kerja.
Pemerataan kesempatan berusaha.
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap generasi-generasi bangsa yakni generasi muda dan generasi kaum wanita.
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru
Mengakhiri Konfrontasi dengan Asian country
Pada Chad pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Dwikora langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora mempunyai tugas membantu rakyat serta memerangi neokolonialisme dan neoimperialisme. Namun, gerakan itu belum berhasil terlaksana, karena bangsa state dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI. Peristiwa G3OS/PKI menyebabkan pusat perhatian pemerintah state tertuju pada penyelesaian masalah dalam negeri.Ketika pemerintahan state berada di tangan Jenderal Soeharto, monkeypod sejak itu dimulai Chad pemerintahan Orde Baru. Pada Chad pemerintahan Soeharto sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Asian country melalui kembali dijalin. Normalisasi hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai guna dengan ditandatanganinya capital of Indonesia tanggal eleven Agustus 1966. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

Kembalinya menjadi anggota PBB
Selama masa kekuasaan Presiden Soekarno, state menyatakan keluar Dari Persian keanggotanan Perserikatan bangsa-bangsa akibat Dari Persian terpilihnya Asian country sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Asian country merupakan negara boneka Inggris. Maka dengan itu state mengancam Kwa keluar jika PBB tetap mencalonkan Asian country menjadi anggota dewan Keamanan. Setelah Chad pemerintahan berada dibawah kendali pemerintahan Soeharto, state menyatakan kembali menjadi anggota PBB dan melaksanakan tugas serta kewajiban principle diberikan oleh PBB yaitu pada tanggal twenty eight Sept 1966.

Pendirian ASEAN
Negara state perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain secara regional maupun world dengan melalu Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya didirikan ASEAN adalah untuk membendung paham komunis. Dan hubungan kerja sama principle dijalin antar negara anggota ASEAN principle hampir merambah sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Integrasi Timor Tamerlane ke dalam wilayah NKRI
Wilayah Timor Tamerlane merupakan koloni portugas sejak abad ke sixteen namun demikian jaraknya principle cukup jauh maka wilayah Timor Tamerlane tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis . dan pada tahun 1975 terjadi kekacauan dimana tidak jelasnya pemerintahan untuk meredakan kekacauan principle terjadi di Tmor Tamerlane sebagaian masyakarat timor-timur menginginkan bergabung dengan idneonsia dan para partai politik di Timor-timur oleh karnanya itu Timor-timor secara resmi bergabung di republic state pada bulan juli 1976 pada Chad pemerintahan presiden soeharto Namun demikian ADA juga partai politik principle tidak setuju yaitu fretilin principle terus memperjuangkan hak-haknya. Dan ketika presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, Hawkeye State mreasa bahwa Timor-timur merupakan duri dalam daging principle memberikan a pair of pilihan yaitu bersatu atau berpisah. Denga digelarnya ajak pendapat. Dan pada akhirnya Timor-timur resmi menjadi keluar Dari Persian negara kesatuan republic state dan membentuk sendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau Timor Tamerlane.

Sejarah : Sejarah Orde Baru | Kali ini kita akan membahas point seperti, Latar Belakang Lahirnya Orde Baru, Proses Lahirnya Orde baru, Kebijakan pada Masa Orrde Baru, dan Perkembangan pada Masa Orde Baru| Sejarah lahirnya orde baru merupakan sebuah kebangkitan bangsa indonesia. Orde baru merupakan peralihan dari orde baru ke orde lama, didalam peralihan tersebut banyak yang melatar belakangi lahirnya baru, didalam lahirnya orde terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan dalam perkembangan orde baru serta kebijakan-kebijakan dalam orde baru dimana semua hal tersebut telah menjadi sejarah kebangkitan bangsa indonesia, Orde baru merupakan masa untuk mengembalikan Pancasila dan UUD sebagai tatanan bangsa indonesia, Untuk mengetahui lebih jelas, Marilah kita kilas balik tentang Sejarah lahirnya orde baru dengan melihat 3 point yaitu : Latar belakang lahirnya orde baru, Perkembangan orde baru dan Kebijakan orde baru. yaitu sebagai berikut :

Sejarah : Sejarah Orde Baru
 

1. Latar Belakang Lahirnya Ord Baru

SEJARAH LAHIRNYA ORDE BARU dan Perkembangan Orde baru
( Presiden Soeharto)
Setelah G3OS / PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI ), Akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) melupakan dalang daring gerakang ini, Partai Komunis indonesia (PKI) yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan ini pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI yang diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya (ormasnya) dan tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan diadili. Panglima Kostrad / Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat sebagai Menteri! Panglima Angkatan Darat melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya

Latar belakang lahirnya Orde baru juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri dari berbagai unsur seperti

Dukungan dari berbagai Kalangan Seperti :
a. Berbagai Partai politik,
b. Berbagai Organisasi massa
c. Perorangan,
d. Berbagai Pemuda,
e. Berbagai mahasiswa,
f. Berbagai pelajar,
g. Berbagai kaum wanita

Berbagai kalangan-kalangan ini bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila menduga bahwa PKI adalah dalang dari semua ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi yang datang yang menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 itu di antaranya Kesatuan

1. Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Berbagai kalangan yang menjadi sebuah kesatuan yang tergabung dalam Fron Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di berbagai tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan 66 melanjutkan aksinya diGedung Sekretariat Negara Pada Tanggal 8 Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau dibenarkan Lalu Pergerakan Front Pancasila Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yakni 12 Januri 1966 untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)
1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya
2. Pembersihan Kabinet Dwikora
3. Penurunan harga-harga barang.
 

Proses Lahirnya Orde baru, Sejarah lahirnya orde baru
(Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar)

Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dalam sebuah tempat di bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan para mahasiswa itu didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) yang lembaga ini bertempat di negara Amerika tepatnya Amrika serikat. Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno menyatakan perombakan kabinetnya yakni pada tanggal 21 Februari tetapi itu tak ada perubahan yang membuat hati rakyat senang dikarenakan masih banyak anggota kabinetnya berada dalam G30S/PKI, Kabinet baru tersebut atau dikenal dengan sebutan Seratus Menteri.

Pada saat pelantikan Kabinet berbagai kalangan hadir seperti mahasiswa, pelajar, dan pemuda mengisi jalan yang tujuan jalan tersebut menuju ke Istana Merdeka, Aksi tersebut terjadi Pada tanggal 24 Februani 1966, Gerakan-Gerakan Berbagai kalangan ditahan Pasukan yaitu Pasukan Cakrabirawa yang menyebabakan timbulanya bentrokan dari kedua belah pihak yakni Pasukan Cakrabirawa dengan Demonstran, dalam peristiwa itu merenggut nyawa seorang mahasiswa yang bernaung di Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang gugur dalam bentrokan tersebut.

2. Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Proses Lahirnya Orde baru,Sejarah lahirnya orde baru
(Proses Penyerahan Surat perintah 11 maret 1966 kepada Mayor jendral soeharto)
Proses Lahirnya Orde baru, Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar Dengan Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan keadaan ini sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil dalam perstiwa itu oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno dan terpecah belahnya berbagai partai politik menjadi sebuah kelompok-kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden dan kontra terhadap kebijakan presiden atau yang mendukung presiden dan yang menentang presiden, situasi ini semkian membahayakan persatuan bangsa indonesia. Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstisional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera agar diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan dalam Pemerintahannya. Penyerahan kekuasaan dan Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional Sekalipun situasi konflik itu dapat tanggulangi tetapi kristalisasi orde baru belum selesai . Untuk menjadikan indonesia kembali normal dilakukan berbagai cara yang baik dan wajar sehingga mampu mempercepat dan mendorong pembangunan, hal ini yang pertama kali dilakukan dalam bidang politik untuk berlandaskan Pancasila UUD 1945. Telah bergantinya kekuasaan atau kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan indonesia itu maka muncullah babak baru dalam sejarah orde baru. Pada hakikatnya , Orde Baru merupakan tatanan dalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa dan negara yang diletakkan sebagai mana mestinya dalam edeologi negara yaitu Pancasila dan kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan menumbuhkan kembali, mempercepat pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, serta mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan dengan tuntunan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi yang kongkret.

Jawaban dan tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut.

1. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/ 1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
2. Pelarangan faham dan ajaran Komunisme / Marxisme-Lenimisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV / MPRS /1966.
3. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX!MPRS/1966

Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan – kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dan wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan dan kekaryaan dengan cara Pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai-partai politik.

Lahirlah tiga kelompok di DPR

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dan partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, serta Murba.
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dan partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 dan Perti.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani dan nelayan organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.

3.Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia yang kini mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan dalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh kawasan Republik Indonesia yang atau dapat dikatakan berskala Nasional. Dalam Pembangunan berskala Nasional yang diharuskan terealisasi pada zaman orde baru melalui Pembangunan Dalam waktu yang lama atau panjang dan pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973. Pada dasarnya GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian berbagai program. GBHN direncanakan dalam pembangunan lima tahun (Repelita) yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk Pembangunan yang berskala nasional atau diseluruh wilayah Republik indonesia yang dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan tersebut tidak lepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut Trilogi pembangunan.

Trilogi Pembangunan

 
A.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
B.terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
C. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
D.Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III yang isinya sebagai berikut.

Pelita III dalam pemerintahan Orde baru terdiri atas Delapan Jalur Pemerataan yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat yakni kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap generasi-generasi bangsa yakni generasi muda dan generasi kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

a. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Dwikora langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora mempunyai tugas membantu rakyat serta memerangi neokolonialisme dan neoimperialisme. Namun, gerakan itu belum berhasil terlaksana, karena bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI. Peristiwa G3OS/PKI menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia tertuju pada penyelesaian masalah dalam negeri.Ketika pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman sejak itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui kembali dijalin. Normalisasi hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai guna dengan ditandatanganinya Jakarta tanggal 11 Agustus 1966. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

b. Kembalinya menjadi anggota PBB
selama masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotanan Perserikatan bangsa-bangsa akibat dari terpilihnya Malaysia sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia merupakan negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia mengancam akan keluar jika PBB tetap mencalonkan Malaysia menjadi anggota dewan Keamanan. Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali pemerintahan Soeharto, Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB dan melaksanakan tugas serta kewajiban yang diberikan oleh PBB yaitu pada tanggal 28 september 1966.

c. Pendirian ASEAN
Negara Indonesia perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain secara regional maupun global dengan melalu Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya didirikan ASEAN adalah untuk membendung paham komunis. Dan hubungan kerja sama yang dijalin antar negara anggota ASEAN yang hampir merambah sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya.

d. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia
Wilayah timor timur merupakan koloni portugas sejak abad ke 16 namun demikian jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis . dan pada tahun 1975 terjadi kekacauan dimana tidak jelasnya pemerintahan untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Tmor timur sebagaian masyakarat timor-timur menginginkan bergabung dengan idneonsia dan para partai politik di Timor-timur oleh karnanya itu Timor-timor secara resmi bergabung di republic indonesia pada bulan juli 1976 pada masa pemerintahan presiden soeharto Namun demikian ada juga partai politik yang tidak setuju yaitu fretilin yang terus memperjuangkan hak-haknya. Dan ketika presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia mreasa bahwa Timor-timur merupakan duri dalam daging yang memberikan 2 pilihan yaitu bersatu atau berpisah. Denga digelarnya ajak pendapat. Dan pada akhirnya Timor-timur resmi menjadi keluar dari negara kesatuan republic Indonesia dan membentuk sendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau Timor timur.


Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter

Suharto (1921-2008), Presiden kedua Indonesia, meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Soekarno, telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama. Pihak lain yang bersemangat untuk tetap memegang kekuatan politik adalah pihak militer, yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik pada tahun 1950an waktu perlu menghancurkan sejumlah pemberontakan yang mengancam kesatuan Indonesia.

Keempat kelompok ini sangat saling mencurigai satu sama lainnya. Ketidakpercayaan ini kemudian memuncak pada tragedi di pertengahan 1960an ketika sekelompok perwira aliran kiri, karena pengaruh Partai Komunis Indonesia (menurut tuduhan pihak militer), melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh tujuh pimpinan utama militer yang mereka tuduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Suharto, seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan ini, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang dari segala kekacauan ini. Selama beberapa bulan kemudian, ratusan ribu pengikut aliran komunis maupun orang yang diduga pengikut aliran komunis dibantai di Sumatra, Jawa and Bali. Walaupun banyak fakta tetap tidak diketahui kebenarannya, jelas bahwa Jenderal Suharto telah muncul sebagai pemilik kekuasaan yang besar di tengah kekacauan di tahun 1960an.
Peralihan Kekuasaan: Orde Lama menjadi Orde Baru

Pada 11 Maret 1966, penduduk Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Suharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Suharto. Suharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri, dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno semakin lama semakin berkurang sehingga Suharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut 'Orde Baru' dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan drastis. Pemerintah baru berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia Barat, yang telah dihancurkan Soekarno, dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan ke Indonesia. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat ekonomi dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Suharto adalah depolitisasi Indonesia. Menteri-menteri tidak diizinkan membuat kebijakan-kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya (Presiden). Golkar (akronim dari Golongan Karya, atau kelompok-kelompok fungsional) digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Suharto. Golkar mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil (seperti persatuan-persatuan buruh, petani dan pengusaha) yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan Pemerintah Pusat. Para pegawai negeri sipil diwajibkan mendukung Golkar sementara kepala-kepala desa menerima kuota suara untuk Golkar yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan kemenangan besar untuk Golkar pada pemilihan umum 1971. Untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Suharto 'mendorong' sembilan partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal dua partai. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum.
Pemerintahan yang Semakin Otoriter

Dari permulaan Orde Baru, angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan (penjelasan lebih mendetail ada di bagian 'Keajaiban Orde Baru'). Namun, kebijkan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa (yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian). Muak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 ketika Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut 'Kerusuhan Malari'. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak bisa menguasai massa. Kuatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru (yang lebih menekan) dilaksanakan oleh Pemerintah. Dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik (seperti demonstrasi) segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini - dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia - adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi.

Dalam politik nasional, Suharto berhasil semakin memperkuat posisinya di tahun 1970an. Produksi minyak domestik yang sedang dalam puncaknya memastikan bahwa jumlah pemasukan negara berlimpah. Pemasukan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timor Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal - dan deklarasi kemerdekaan Timor Timur pada 1975 - militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini; sebuah invasi yang ditandai dengan kekerasan.

Di tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila (lima prinsip pendirian Negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940an) sebagai satu-satunya ideologi mereka. Suharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tidakan-tindakan anti-Pancasila.

Bisa dikatakan bahwa pada tahun 1980an, Suharto berada di puncak kekuasaanya. Setiap pemilu dimenang secara muda. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Suharto. Namun depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting. Ini menyebabkan kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda. Karena arena politik adalah area tertutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan-keberatan mengenai pemerintah didiskusikan di mesjid-mesjid dan khotbah-khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi (yang akan segera dihentikan juga bila terjadi). Kebangkitan (revival) Islam menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal 1990an.

Perubahan Fokus ke Islam

Karena kekuatan-kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin umum Muslim dari organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik (kebijakan) Suharto. Suharto (seorang muslim tradisionalis yang tidak terlalu religius) mulai melakukan pendekatan baru pada Islam di awal 1990an. Ini termasuk jiarah naik haji Suharto ke Mekkah di 1991, penempatan para perwira yang lebih 'ramah Islam' di pucuk pimpinan militer, dan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI didirikan lebih sebagai sebuah tempat menyuarakan masukan-masukan dari umat Muslim untuk kebijakan publik daripada sebuah organisasi politik berbasis massa. Keanggotaannya mencakup para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat dalam pemerintahan, dan menteri-menteri kabinet. Semua upaya yang dikombinasikan ini memang sedikit mengurangi kritikan dari komunitas Muslim.

Oposisi yang Semakin Menguat

 

Selama era 1990an, Pemerintah Orde Baru Suharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin asertif. Hal ini sebagian disebabkan karena kesuksesannya sendiri: perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan dan kelompok yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apa pun dalam merubah keadaan politik di negara ini. Sementara itu, para pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan-kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Suharto (kroni-kroninya). Dari tahun 1993, demonstrasi-demonstrasi di jalan menjadi lebih sering terjadi dan bukan tanpa kesuksesan, misalnya sebuah lotere yang disponsori pemerintah terpaksa dihentikan karena demonstrasi oleh para mahasiswa dan kelompok-kelompok Muslim. Terlebih lagi, beberapa pejabat yang didukung pemerintah pusat dikalahkan saat pemilihan umum di provinsi-provinsi. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa rejim Suharto bukannya tanpa kelemahan.

Isu lain yang memiliki dampak negatif untuk posisi pemerintah adalah kegiatannya mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarnoputri (puteri dari Soekarno) dipilih sebagai ketua umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi. Namun, pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang. Megawati, yang semakin kritis terhadap rejim Suharto, dilihat sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah mendukung Suryadi di sebuah konggres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Ini menghasilkan pemilihan ulang Suryadi sebagai Ketua Umum namun Megawati jelas menolak mengakui hasil dari konggres buatan ini. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam PDI dan juga bentrokan-bentrokan kekerasan di markas umumnya di Jakarta. Masyarakat pada umumnya merasa frustasi karena Suharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama karena hal ini melibatkan puteri Sukarno.

 

Hancurnya Orde Baru Suharto

 

Legitimasi pemerintahan otoriter Suharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusasaan di tahun 1960an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh (seperti Bank Dunia) menyatakan Indonesia sebagai 'Keajaiban Asia Timur' pada tahun 1990an. Istilah-istilah lain yang digunakan institusi-institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai 'Macan Asia' dan 'High Performing Asian Economy' (HPAE). Tentu saja, komunitas internasional juga menyadari bahwa hak asasi manusia tidak selalu dihormati oleh pemerintah di negara ini. Namun, ironisnya, karakteristik Orde Baru yang supresif juga menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan untuk jutaan orang karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pertengahan 1960an, lebih dari 50% penduduk diklasifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara di 1993 angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Indikator-indikator sosial lain (seperti partisipasi di sekolah, angka kematian bayi, usia harapan hidup) menunjukkan hasil-hasil positif yang serupa.

 

Gaya pemerintahan Suharto adalah sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang bagus. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya. Selama dekade terakhir pemerintahan Suharto, anak-anak dan teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Suharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan ini, Pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika Krisis Finansial Asia melanda pada 1997-1998 (penjelasan lebih mendetail ada di bagian Krisis Finansial Asia). Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan (tanpa Suharto) yang baru. Jakarta berubah menjadi medan pertempuran tempat kerusuhan-kerusuhan menghancurkan ribuan gedung, sementara lebih dari seribu orang dibunuh. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, sekutu dekat Suharto, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan-tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era Reformasi.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: